Bisnis Nasional Update Informasi Terkini
Jamkrindo mewakili Asippindo akui adanya UU Nomer 1 tahun 2016 tentang penjaminan berikan kontribusi positif.
Surabaya, BisnisSurabayaNews.com-Kali ini, lembaga penjamin akan bisa lega dengan adanya UU penjaminan. Badan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan stake holder melakukan sosialisasi UU no. 1 tahun 2016 tentang penjaminan Kredit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tadi, (26/04/16) di Surabaya.
UU ini sebagai payung hukum pemberian kredit pinjaman khususnya UMKM. Acara sosialisasi ini dimaksudkan agar implementasi UU tersebut optimal sehingga peran lembaga penjamin bisa optimal dan dapat memberikan kontribusi positif.
Melalui rapat paripurna DPR tanggal 17 Desember 2015, RUU penjamin telah disahkan menjadi UU dan selanjutnya, Presiden mengesahkan UU penjamin pada tanggal 15 Januari 2016. Kebijakan tersebut diundangkan per 19 Januari 2016, Lembaran Berita Negara no 9 tahun 2016.UU penjamin memberikan jaminan kepastian kepada lembaga pembiayaan, apabila terjadi resiko. UU ini mengatur perizinan lembaga penjaminan, mekanisme penjaminan, hingga penyelesaian sengketa melalui lembaga alternatif.
Tim Kunjungan Kerja Badan Legislatif DPR dalam pemaparannya menjelaskan, DPR meminta OJK membuat regulasi turunan dari UU penjaminan berupa peraturan OJK (POJK) untuk memperkuat dasar hukum pelaksanaan penjaminan, serta menyeimbangkan industrinya dengan bidang lain.
Direktur Operasional dan Jaringan Perum Jamkrindo, Sophia Alisza yang mewakili Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) dalam sosialisasi tersebut mengatakan, lahirnya UU penjaminan tentunya suatu hal yang disyukuri. Karena sudah puluhan tahun Perum Jamkrindo beroperasi sebagai perusahaan penjamin, belum terdapat aturan hukum yang selevel dengan aturan yang digunakan oleh lembaga keuangan yang lain.
“Apabila kondisi ini terus dibiarkan, dikhawatirkan akan menempatkan Jamkrindo dan industri penjamin pada posisi yang lemah. UU penjamin ini menjadi payung hukum UMKM yang selama ini kesulitan mendapat akses kredit baik yang bersumber dari Perbankan maupun non Perbankan. UU penjaminan tentu juga semakin mendorong bisnis penjaminan Jamkrindo,” ujarnya.
Banyak manfaat yang didapat dari adanya UU ini. Salah satunya solusi kredit macet.
Ditambahkan Kepala Divisi Hukum dan Kepatuhan, Soegeng Iman Wicaksono berharap, kredit macet untuk debitur tidak di blacklist. Karena itu nanti akan menghentikan bisnis mereka.
“Namun, kita tetap melakukan penagihan. Sehingga kedepannya bisnis mereka tetap berjalan dan tetap bertanggung jawab atas pinjaman yang belum terbayar tersebut,” katanya.
Ia menjelaskan penjaminan ini dimulai atas pendaftaran debitur kepada bank. Bila dianggap layak, maka akan keluar SP dan bank akan mengajukan kepada penjamin.
Perum Jamkrindo ini bekerjasama dengan perusahaan pembiayaan dalam pembiayaan KPR, Factoring, Pembiayaan Otomotif dan lainnya. “Tugas kami bertambahn dengan diterbitkannya PP no 1 thn 2016. Dimana perum Jamkrindo ditunjuk sebagai Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang (SRG). Melalui penjaminan sistem resi gudang diharapkan mendorong peningkatan kesejahteraan petani,” pungkasnya. (diyah)
