OJK, BI, Kemenkeu, dan LPS Perkuat Ekonomi Jatim

Surabaya, (bisnisnasional.com) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Timur bersama Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menggelar Media Briefing Triwulan II 2026 di Surabaya dengan tema “Sinergi Memperkuat Stabilitas untuk Mendukung Ketahanan Ekonomi Jawa Timur dalam Mewujudkan Indonesia Tangguh dan Mandiri”.

Kegiatan ini menjadi wujud kolaborasi antarlembaga dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Ibrahim menyampaikan bahwa perekonomian Jawa Timur tetap menunjukkan ketahanan yang kuat meski dihadapkan pada tantangan global. Pada Triwulan I 2026, ekonomi Jawa Timur tumbuh 5,96 persen (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya sebesar 5,85 persen (yoy), didorong oleh konsumsi rumah tangga, investasi, dan belanja pemerintah. Sementara itu, inflasi Mei 2026 tercatat 3,49 persen (yoy) dan masih berada dalam rentang sasaran nasional.

“Sinergi yang kuat antara Bank Indonesia, OJK, LPS, Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah, serta seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing,” ujar Ibrahim.

Dari sektor jasa keuangan, Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen, dan Layanan Manajemen Strategis OJK, Horas V. M. Tarihoran menjelaskan bahwa hingga April 2026 penyaluran kredit perbankan di Jawa Timur mencapai Rp628,02 triliun, sementara dana pihak ketiga mencapai Rp840,77 triliun. Pertumbuhan juga terlihat pada pasar modal dengan jumlah investor mencapai 2,99 juta SID serta pembiayaan UMKM sebesar Rp230,93 triliun.

“Ketahanan sektor jasa keuangan Jawa Timur masih sangat baik. Fungsi intermediasi berjalan dengan baik, risiko kredit terkendali, dan hal ini menjadi modal penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Horas.

Selain memperkuat sektor keuangan, OJK juga terus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Hingga Triwulan I 2026, OJK se-Jawa Timur telah melaksanakan 4.170 kegiatan edukasi yang menjangkau lebih dari 1,02 juta peserta. Bersama Satgas PASTI dan industri jasa keuangan, OJK turut memperkuat peran Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) dalam menangani penipuan keuangan.

“OJK berkomitmen menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan melalui penguatan pelindungan konsumen, pemberantasan aktivitas keuangan ilegal, serta penanganan penipuan keuangan secara cepat dan terintegrasi,” tegas Horas.

Dari sisi fiskal, Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur, Max Darmawan, mengungkapkan bahwa APBN Regional Jawa Timur hingga 31 Mei 2026 mencatat surplus sebesar Rp57,56 triliun. Pendapatan negara mencapai Rp106,08 triliun atau tumbuh 7,33 persen (yoy), dengan penerimaan pajak neto sebesar Rp46,86 triliun yang meningkat 16,24 persen (yoy).

“Kinerja penerimaan pajak neto di Jawa Timur tumbuh sangat baik sebesar 16,24 persen (yoy) dengan realisasi mencapai Rp46,86 triliun. Tren penerimaan ini terus menunjukkan eskalasi positif dari bulan ke bulan sepanjang tahun 2026,” ujar Max.

Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Jawa Timur, Saiful Islam, menyebut realisasi belanja negara telah mencapai Rp48,52 triliun atau 42,92 persen dari pagu anggaran, dengan belanja modal tumbuh 247,73 persen (yoy) untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan ketahanan pangan.

Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan LPS II Surabaya, Bambang S. Hidayat, menjelaskan bahwa tingkat penjaminan simpanan perbankan tetap tinggi dan stabil. Hingga April 2026, sebanyak 99,95 persen rekening nasabah bank umum di Jawa Timur atau sekitar 71,3 juta rekening dijamin LPS, sedangkan untuk BPR/BPRS mencapai 99,98 persen atau sekitar 2,5 juta rekening.

LPS juga terus mempercepat persiapan program penjaminan polis serta memperkuat literasi dan inklusi keuangan bersama anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), guna meningkatkan perlindungan nasabah dan kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan.