Menteri PANRB Tetapkan Kemendag Raih 7 Zona Integritas WBK 2021

Jakarta, (bisnisnasional.com) – Muhammad Lutfi selaku Menteri Perdagangan berkomitmen bahwa institusi yang dipimpinnya dijadikan sebagai wilayah bebas korupsi yang menunjukkan hasil optimal. Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo menetapkan Kementerian Perdagangan meraih 7 zona integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) tahun 2021. Penetapan tersebut digelar secara hibrida di Artotel Suites Mangkuluhur Jakarta dan dihadiri Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin.

Lutfi menegaskan, ke depan seluruh pimpinan di Kementerian Perdagangan harus dapat meraih predikat WBK/WBBM ini. “Saya mengapresiasi capaian ini. Namun ke depan, Inspektorat Jenderal harus mengawal agar lebih banyak lagi unit di Kementerian Perdagangan yang mendapatkan predikat WBK/WBBM ini,” tegasnya.

Unit Kemendag yang mendapat WBK/WBBM tahun ini adalah Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrologian, Direktorat Perundingan Multilateral, Balai Standardisasi dan Metrologi Legal (BSML) Regional II, BSML Regional III, Balai Sertifikasi, Indonesian Trade Promotion Centre (ITPC) Milan, dan ITPC Osaka. Capaian Zona Integritas tersebut melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 3 unit WBK/WBBM.

Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan Didid Noerdiatmoko mengatakan, tujuh unit peraih WBK ini telah menunjukan adanya perubahan/inovasi dalam enam area yaitu manajemen perubahan, tata laksana, manajemen SDM, akuntabilitas, pelayanan publik, dan pengawasan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan bermanfaat bagi masyarakat, serta terciptanya birokrasi bersih, akuntabel, dan kapabel.

“Pembangunan zona integritas di Kemendag sejalan dengan amanah Presiden RI yaitu mencegah korupsi, kerja serius, cepat, keras dan berorientasi hasil, tidak bekerja rutinitas, serta mencari solusi di lapangan,” ujar Didid.

Didid menambahkan, predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang telah memenuhi sebagian besar kelima program pada WBK di atas ditambah dengan program penguatan kualitas pelayanan publik.
Wapres KH Ma’ruf Amin berpesan agar peraih predikat WBK/WBBM dapat memperkuat komitmen antukorupsi dan melayani. Predikat WBK/WBBM yang diraih bukan sebagai wujud apresiasi semata tetapi harus mencerminkan komitmen unit di seluruh instansi pemerintah untuk senantiasa menjadi icon birokrasi yang melayani, bersih dan bebas dari korupsi.

“Juga tak berhenti pada kegiatan yang sifatnya ceremonial dan administratif, namun harus termanifestasikan dalam budaya kerja organisasi agar masyarakat dapat merasakan pelayanan publik yang cepat, mudah, murah dan infkusif,” katanya.

Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo menegaskan, konsep Reformasi Birokrasi merupakan katalisator untuk mewujudkan Good and Clean Government (GCG) untuk mendukung pembangunan nasional. “Pak Jokowi ingin bagaimana pelayanan publik, perijinan itu bisa cepat dan reformasi birokrasi yang panjang menjadi pendek. Sehingga dapat mendorong pembangunan ekonomi secara nasional,” tandasnya. (in/bsn)