Bisnis Nasional Update Informasi Terkini
Surabaya, (bisnisnasional.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menghadiri gelaran Puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) dan FinExpo 2025 bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Atrium Tunjungan Plaza Surabaya, Jumat (24/10).
Khofifah mendorong perluasan inklusi keuangan sebagai fondasi penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkelanjutan melaui akses keuangan yang mudah dan aman. Hal ini sejalan dengan tema Bulan Inklusi Keuangan 2025 yaitu “Inklusi Keuangan Untuk Semua, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.
Ia menegaskan bahwa Gerakan Bulan Inklusi Keuangan yang digagas OJK menjadi penggerak penting perekonomian daerah sekaligus sarana memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
“Dengan kegiatan ini, masyarakat didorong untuk semakin mengenal berbagai produk dan layanan keuangan yang aman, terpercaya, dan sesuai kebutuhan mereka,” ujarnya.
Data nasional tahun 2025 menunjukkan tingkat literasi keuangan telah mencapai 66,46 persen, sedangkan tingkat inklusi keuangan mencapai 80,51 persen. Capaian ini menggambarkan peningkatan signifikan partisipasi masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan formal secara aktif dan bertanggung jawab.
Menurutnya, perluasan inklusi keuangan merupakan kunci bagi terwujudnya kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan. Melalui pemerataan akses keuangan, masyarakat di perkotaan maupun pedesaan dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memperkuat ketahanan ekonomi keluarga.
“Kami meyakini bahwa pembangunan ekonomi yang kokoh harus diiringi perluasan akses keuangan yang inklusif dan berkeadilan. Pertumbuhan yang tinggi baru bermakna jika manfaatnya dirasakan seluruh lapisan masyarakat,” tuturnya.
Meski capaian inklusi keuangan di Jawa Timur relatif tinggi, Khofifah menilai literasi keuangan tetap perlu ditingkatkan. Ia menekankan pentingnya proses edukasi dan diseminasi informasi yang lebih luas agar masyarakat memahami manfaat, risiko, serta tata cara penggunaan layanan keuangan secara bijak.
Pemprov Jatim terus berkolaborasi dengan OJK serta pelaku jasa keuangan untuk mempercepat transformasi digital layanan keuangan. Digitalisasi perbankan, sistem pembayaran nontunai, hingga aplikasi pencatatan usaha menjadi strategi nyata untuk memperluas akses keuangan sekaligus meningkatkan literasi masyarakat terhadap keuangan digital.
Dengan dukungan dan sinergi antara OJK, lembaga jasa keuangan, dan pemerintah daerah, Khofifah optimistis Jawa Timur dapat menjadi salah satu pusat literasi dan inklusi keuangan nasional.
OJK Jatim dan Pemprov Jatim memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian nasional. Dengan nilai PDRB mencapai Rp849,30 triliun, Jawa Timur berkontribusi sebesar 14,44 persen terhadap ekonomi nasional dan 25,36 persen terhadap perekonomian Pulau Jawa.
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan apresiasi atas kolaborasi strategis yang dibangun bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Menurutnya, penyelenggaraan Bulan Inklusi Keuangan di Surabaya menegaskan peran Jawa Timur sebagai motor penggerak ekonomi nasional.
“Jawa Timur sangat terintegrasi dengan perekonomian kawasan tengah dan timur Indonesia, dan menjadi gerbang besar perdagangan, logistik, serta komunikasi nasional,” tutup Mahendra. (in)
