Bisnis Nasional Update Informasi Terkini
Jakarta, (bisnisnasional.com) – Menyambut program Gerakan Menuju 100 Kota Cerdas 2018, Indosat Ooredoo kembali menegaskan komitmennya untuk mensukseskan programtersebut.
Indosat Ooredoo menghadirkan beragam solusi yang sesuai dengan strategi perusahaan untuk mengakselerasi B2B (Business to Business) sebagai mesin pertumbuhan yang baru.
Chief Business Officer Indosat Ooredoo, Intan Abdams Katoppo,menjelaskan komitmen Indosat Ooredoo Business untuk berkontribusi dalam pembangunan smart city di Indonesia ini sesuai dengan target Indosat Ooredoo Business sebagai trusted digital partner.
“Hal ini dibuktikan dengan kontribusi Indosat Ooredoo yang terlibat sejak awal program Gerakan Menuju 100 Smart city mulai dari Jakarta Smart city Forum – 2015, Indonesia Smart city Forum – 2016 (Bandung), dan Gerakan 100 Kota Cerdas tahap I tahun 2017 (Makassar) serta tahap II pada tahun 2018 ini,” paparnya.
Indosat Ooredoo Business membangun ekosistem smart city antara lain infrastruktur telekomunikasi dan ICT, platform smart city, dan aplikasi-aplikasi yang berjalan di atasnya secara terintegrasi dan berkesinambungan.
“kami juga menampilkan beragam solusi ICT sebagai enabler Smart city berbasis TIK di antaranya smart plate & face recognition solution, command center, smart light PJU, e-tax, e-retribusi, smart bike sharing, dan digital library. Ke depan kami akan terus berinovasi menghadirkan solusi yang dibutuhkan pelanggan dalam era 4.0 saat ini,” ujarnya.
Dalam Gerakan 100 Kota Cerdas tahap II 2018 ini, Indosat Ooredoo Business berkontribusi dalam proses penyusunan master plan smart city di 16 kota/kabupaten sebagai technology advisor.
Gerakan ini merupakan tahap ke II yang pada tahun ini terpilih 50 kota/kabupaten untuk ikut serta dalam program BIMTEK (bimbingan teknis). Kota/kabupaten tersebut berhasil memenuhi penilaian aspek-aspek yang dipandang penting dalam suksesnya implementasi smart city berbasis teknologi informasi.
Gerakan ini didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Bappenas, dan Kantor Staf Kepresidenan Republik Indonesia. (nisa)
