OJK Provinsi Jawa Timur Siapkan Dua Agenda Besar di Surabaya

Madiun, (bisnisnasional.com) – Dalam diskusi bersama media, pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Timur (Jatim) menyampaikan catatan bahwa intermediasi atau pertumbuhan kredit perbankan Jawa Timur mencapai 4,46 persen year-on year (yoy) serta Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat ke 4,03 persen (yoy).

Diskusi dihadiri oleh tiga narasumber yang berpengalaman/expert di bidangnya masing-masing yakni Kepala Direktorat Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 1, Nasirwan, Kepala Direktorat Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 2, Asep Hikayat serta Kepala Divisi Layanan Manajemen Strategis dan Koordinasi Regional, Firdaus Aditya Rizqi.

Nasirwan menjelaskan, perkembangan sektor perbankan dan industri keuangan non-bank di Jawa Timur. Saat ini, OJK Jatim mengawasi dua bank umum yaitu Bank Jatim dan Bank Maspion, serta 267 BPR yang terdiri dari 241 BPR konvensional dan 26 BPR syariah.

“Jumlah BPR di Jawa Timur alami penurunan yang semula 276 jadi 267 akibat proses likuidasi dan pencabutan izin usaha, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang P2SK serta kebijakan Single Presence Policy (SPP) untuk BPR. Sementara BPR dengan pemegang saham pengendali yang sama di satu wilayah diwajibkan melakukan merger sebelum April 2026. Dari 267 BPR, terdapat 77 yang akan tergabung menjadi 16 grup usaha,” jelasnya.

Selain itu ia juga isu pemenuhan modal inti minimum sebesar Rp6 miliar bagi BPR yang tenggat waktunya hingga Desember 2025.

“Saat ini masih terdapat 29 BPR yang belum memenuhi ketentuan tersebut. Jika sampai batas waktu belum terpenuhi, maka akan kami lakukan tindakan sesuai POJK, seperti merger paksa atau akuisisi,” terang dia.

Dari sisi konsolidasi bank umum, OJK mencatat Bank Jatim telah menjadi induk KUB bagi Bank NTB, Bank Sultra, Bank Lampung, dan Bank Banten. Proses perizinan ditargetkan rampung Desember 2025.

Pertumbuhan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) perbankan di Jawa Timur tercatat 4,03% (yoy) secara umum. Sedangkan penyaluran kredit tumbuh 4,46%. Kredit kepada sektor UMKM mendominasi dengan porsi 37,9%, dan OJK baru saja menerbitkan POJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang kemudahan akses pembiayaan UMKM yang mulai berlaku 2 November 2025.

Duskusi masih berlanjut, kali ini Kepala Direktorat Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 2, Asep Hikayat menjelaskan perkembangan industri pasar modal, perasuransian, dana pensiun, serta perusahaan pembiayaan di Jawa Timur.

Dana yang terhimpun di pasar modal mencapai Rp15,5 triliun, dengan sektor barang baku mendominasi emiten sebesar 53,71%. OJK juga bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia dalam program IDX Inkubator, yang kini menampung 30 calon emiten dan telah melakukan coaching clinic kepada 55 perusahaan potensial.

“Kegiatan Securities Crowdfunding (SCF) juga menunjukkan pertumbuhan signifikan, dengan 32 penerbit dan total dana terhimpun mencapai Rp58,83 miliar.Kami berharap ke depan semakin banyak UMKM yang bisa memanfaatkan SCF untuk pendanaan alternatif,” katanya.

Di sektor asuransi, Asep melaporkan bahwa kondisi industri masih sehat, dengan RBC (Risk-Based Capital) asuransi jiwa mencapai 316,96% dan asuransi umum 267,73%, jauh di atas ketentuan minimal 120%.

Selain itu, dana pensiun di Jawa Timur berjumlah 10 lembaga, dengan aset yang sebagian besar ditempatkan pada Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 52%, menunjukkan kepercayaan terhadap instrumen pemerintah.

Untuk sektor pembiayaan, pertumbuhan aset dan pembiayaan masih positif, dengan NPF gross di bawah batas ketentuan. OJK juga mencatat peningkatan aktivitas di Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan pegadaian swasta, seiring bertambahnya perusahaan yang memperoleh izin baru.

“Saat ini ada delapan perusahaan gadai swasta yang sedang dalam proses perizinan di OJK Jawa Timur,” ungkap Asep.

Di kesempatan yang sama Kepala Divisi Layanan Manajemen Strategis dan Koordinasi Regional, Firdaus Aditya Rizqi memaparkan berbagai program literasi dan inklusi keuangan yang telah dilakukan OJK Jatim.

Sejak Agustus 2024 hingga kini, OJK bersama para stakeholder telah melaksanakan 3.037 kegiatan edukasi dengan total 762.000 peserta di seluruh Jawa Timur. OJK juga aktif melaksanakan program Hari Indonesia Menabung, Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), dan Laku Pandai.

Firdaus juga mengumumkan dua agenda besar yang akan segera berlangsung di Surabaya antara lain, yang pertama adalah Puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Nasional 2025, yang akan digelar di Tunjungan Plaza pada 23–26 Oktober 2025, dengan pembukaan resmi tanggal 24 Oktober dihadiri Ketua Dewan Komisioner OJK. Acara ini akan dimeriahkan konser musik dan undian hadiah, termasuk mobil listrik bagi pengunjung.

Kemudian yang kedua adalah Indonesia Islamic Finance Summit (IIFS) 2025, pada awal November 2025, yang untuk pertama kalinya digelar secara nasional di Jawa Timur.

“Jawa Timur dipilih karena ekosistem keuangan syariahnya yang kuat. Hampir seluruh anggota Dewan Komisioner OJK akan hadir dalam kegiatan ini,” tutur Firdaus.

Selain kegiatan literasi, OJK Jatim juga meluncurkan program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) sebagai bagian dari pelaksanaan Asta Cita Pemerintah, khususnya poin ke-5 tentang hilirisasi dan industrialisasi ekonomi baru.

Program ini difokuskan pada komoditas unggulan lokal seperti pisang mas kirana di Lumajang dan melon premium greenhouse di Malang, bekerja sama dengan pemerintah daerah, perbankan, dan lembaga asuransi.

“Kami berupaya memastikan OJK turut mendukung hilirisasi komoditas lokal agar memberikan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Firdaus.

Melalui kegiatan Media Gathering ini, OJK Jawa Timur menegaskan komitmennya memperkuat sinergi dengan insan media dalam menyebarluaskan informasi, meningkatkan literasi, serta memperluas inklusi keuangan masyarakat di Jawa Timur.

Dengan langkah strategis seperti konsolidasi BPR, dorongan pembiayaan UMKM, dan penyelenggaraan event nasional, OJK berharap masyarakat semakin melek keuangan dan sektor jasa keuangan di Jawa Timur semakin sehat, kuat, dan inklusif.

Di penutup diskusi Nasirwan menyampaikan ucapan terimakasih atas kolaborasi dengam media yang sudah terjalin sejauh ini.

“Kami berterima kasih atas peran aktif rekan-rekan media dalam mentransmisikan kebijakan, mengedukasi masyarakat agar literasinya meningkat, dan memahami risiko penggunaan jasa keuangan,” tutup Nasirwan.   (in)